Sikap menyeberang Partai Rakyat Aceh (PRA) mendukung pencalonan Irwandi Yusuf dan kebijakan pemerintahannya mendapat kritikan dari berbagai pihak. PRA dianggap telah melanggar komitmen yang pernah disepakati dalam Kaukus Partai Politik untuk Demokrasi yang beranggotakan sekitar 11 parpol yang di dalamnya juga termasuk PRA.
Anggota Kaukus dari Partai Hanura, Mukhlis Muktar SH berpendapat, sikap PRA yang menyatakan dukungan kepada Irwandi dinilai sebagai sikap inkonsistensi dan tidak istiqamah. “Tapi itulah pulitek (politik, red). Lam geurupoh manok, na itek (dalam kandang ayam ada itik, red),” katanya menjawab Serambi di Banda Aceh, Sabtu kemarin.
Menurut Mukhlis, PRA juga dinilai telah melanggar komitmen dan tidak sehaluan lagi dengan visi dan misi yang semula telah disepakati dalam Kauskus Parpol, di mana Irwandi tidak masuk dalam daftar calon pemimpin Aceh masa depan yang digagas Kaukus Parpol, namun mendapat dukungan PRA. “Tidak ada nama Irwandi dalam bursa nama-nama balon gubernur Aceh versi Kaukus,” katanya.
Mukhlis menyebutkan, meskipun PRA telah menyeberang ke Irwandi dan SIRA yang cenderung mendukung Muhammad Nazar dan Koalisi Parnas (PD, PG, PAN dan PKS) akan mengusung calon sendiri, namun Kaukus Parpol untuk Demokrasi Aceh yang beranggotakan 11 parpol tetap konsisten akan mengusung calon alternatif.
“Kaukus komit akan mengusung calon yang patut, pantas dan mampu membawa Aceh keluar dari krisis multidimensi yang sedang mendera Aceh,” ujar advokad senior ini.
Bukan program Irwandi
Kritikan terhadap PRA juga dilayangkan oleh aktivis LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh. Mereka menilai PRA telah melakukan satu upaya pembodohan rakyat dengan menyebut “mendukung Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh berarti menyelamatkan JKA bagi seluruh rakyat Aceh.” Hal itu dituangkan dalam salah satu poin sikap PRA hasil Rakerpus II, sebagaimana dilansir harian ini Sabtu kemarin.
“Seolah tanpa Irwandi Aceh akan kehilangan program JKA. JKA itu program kolektif Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Bukan semata-mata program pribadi Irwandi Yusuf,” ujar Koordinator GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH mengatakan statemen tersebut merupakan bentuk dari pembodohan masyarakat. Dia sebutkan, pihaknya mengapresiasi sikap PRA mendukung Irwandi sebagai satu sikap politik menjelang pilkada.
Namun, kata dia, sesuatu yang ironis jika dukungan tersebut, sampai menggiring ke arah pembodohan publik. PRA dinilai juga telah kehilangan daya kritisnya sebagai satu partai yang dimotori kalangan aktivis muda. “Semestinya Rakerpus mengangkat soal isu-isu ekonomi kerakyatan. Tapi kok justru mendukung Irwandi. Itu membuat PRA kehilangan daya kritis di masyarakat,” ujarnya.(sar)
Tanggapan Pimpinan PRA
Tarik Dukungan
MENYUSUL dikeluarkannya sikap politik mendukung Irwandi, PRA juga menyatakan menarik dukungan kepada calon tertentu yang akan diusung Kaukus Parpol untuk Demokrasi yang beranggotakan 11 parpol, di antaranya PRA, PBA, SIRA, PARA, PAAS, Gerindra, Hanura, PDIP. Berikut ini pernyataan Pj PRA Rahmat Djailani kepada Serambi di Banda Aceh Sabtu kemarin:
Kalau dalam soal dukungan untuk calon tertentu iya (PRA menarik dukungan, red). Tapi tujuan pendirian kaukus bukan hanya untuk mendukung calon tertentu. Akan tetapi juga sebagai partner proses demokratisasi di Aceh, melawan dominasi, serta mengembalikan politik Aceh sesuai rel yang diharapkan rakyat Aceh.
Sampai hari ini, di kaukus parpol belum menyepakati calon mana yang akan diusung. Bahkan dalam diskusi-diskusi di pertemuan kaukus banyak pandangan dari partai-partai yang mengatakan sangat sulit untuk mengkrucutkan kepada satu calon. Jadi kaukus kesulitan mengusung satu nama calon dikarenakan perbedaan.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Kebijakan Berani
Selama Republik ini berdiri dan setelah Aceh dipimpin Gubernur tidak ada program yang namanya kesehatan gratis. Belum ada (pemerintah, red) yang berani melakukan ini. JKA adalah satu terobosan berani yang dilakukan Irwandi Yusuf. Di tingkat pemerintah (nasional, red) juga belum ada, dan sekarang JKA bisa menjadi inspirasi bagi DPR. Kita tidak bisa jamin setelah Irwandi nanti tidak ada lagi, apakah JKA masih tetap lanjut. Maka, PRA melihat dalam konteks ini ada satu kesamaan pandangan. Jadi sebuah pernyataan salah jika ada yang menyebut mendukung JKA sebagai bentuk pembodohan publik. JKA itu programnya Irwandi invidual yang kemudian dikolektifkan setelah mendapat persetujuan dari DPRA. Memang tanpa DPRA, JKA juga tidak jalan karena anggarannya disahkan dewan. Tapi yang kita lihat adalah program ini merupakan inisiatif individual.
Sumber : Serambi Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar