Sepenggal Kisah Khadafi dan Aceh

Tertembaknya mantan pemimpin Libya Muammar Khadafi meninggalkan duka bagi sebagian orang Aceh. Setidaknya, itulah yang dirasakan Ligadinsyah, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah kuliah, sekaligus ikut pelatihan militer di kamp Tajura, Libya. Bagi Liga, tanpa Khadafi, tak pernah ada angkatan perang GAM. Bahkan, sebagian anggota GAM pernah jadi pengawal Khadafi.



Dua tahun di Libya, meninggalkan kenangan mendalam bagi Ligadinsyah. Liga yang ketika itu masih berusia 24 tahun terpilih sebagai salah satu dari lima pemuda Aceh yang mendapat beasiswa kuliah di Al Fatah University, Tripoli, tahun 1986. Dia mengambil jurusan bahasa Arab. "Kami kuliah di sana atas rekomendasi almarhum Teungku Hasan Tiro," kata Liga yang kini berusia 48 tahun kepada The Atjeh Post, Jumat (21/10).

Menurut Ligadinsyah, tak lama setelah dia ke Libya, barulah gelombang pemuda Aceh lainnya dikirim ke sana untuk ikut pelatihan militer. "Tahun 1987, saya dipercaya sebagai penerjemah untuk kawan-kawan dalam latihan militer. Saat libur kuliah, saya juga ikut bergabung dalam pelatihan militer," kenangnya.



Meski pemberontakan GAM dimulai tahun 1977, pendidikan militer secara besar-besaran memang baru dimulai pada 1986-1990. Maka tumpah ruahlah sekitar seribuan pemuda Aceh ke Libya. Mereka dikirim dalam tiga gelombang. Alumni Libya inilah yang kemudian menjadi tulang punggung pergerakan GAM. Bahkan, Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM yang kini menjadi ketua Partai Aceh adalah mantan alumni Libya.

Terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Tripoli dan berada di pinggir laut, kamp Tajura adalah salah satu kamp pelatihan yang diperuntukkan bagi kelompok 'bermasalah' dengan negaranya. Kata Lingga, Khadafi menyebutnya: pelatihan untuk orang-orang tertindas dan terzalimi di negaranya. "Setahu saya, dananya dari anggaran belanja resmi Libya. Khadafi bilang itu bantuan resmi untuk orang-orang yang terzalimi di negaranya," kata Liga.

Selain dari Aceh, kata Lingga, pelatihan militer itu diikuti 'pemberontak' dari Pattani (Thailand), Moro (Philipina), Amerika Latin dan Afrika.

Sejauhmana kedekatan Hasan Tiro dengan Khadafi? Menurut Ligadinsyah, hubungan keduanya cukup dekat. Bahkan, Hasan Tiro dipercaya sebagai ketua Makbatabah Al Alami, sebuah lembaga nonstruktural yang menjadi penasehat politik Khadafi. Selain itu, Tiro juga didaulat menjadi President COmmittee peserta pelatihan militer, membawahi peserta dari negara-negara lain. "Tingkat kepercayaannya kepada Teungku Hasan sangat tinggi. Teungku Hasan juga cukup populer di kalangan tangan kanan Khadafi," kata Ligadinsyah.



Ligadinsyah juga masih ingat benar, sejumlah lulusan terbaik GAM di Tanjura pernah menjadi pengawal pribadi di ring satu Khadafi. Baginya, Libya dan Khadafi adalah cikal bakal angkatan perang Aceh Merdeka."Kalau Indonesia standar militernya Amerika, angkatan perang GAM dulu kiblatnya ke Libya."

Sederet kenangan dan hubungan itulah yang membuat Ligadinsyah merasa terenyuh ketika di televisi, ia melihat Khadafi tewas dan diperlakukan tidak manusiawi pada Kamis (20/10) pagi. "Secara pribadi saya sedih juga dan tidak simpati kepada tindakan-tindakan kekerasan seprti itu. Apapun cerita, dia pemimpin yang pernah membebaskan Libya dari tirani Raja Idris itu dan pemimpin yang disegani di negara-negara Arab. Harusnya dia diperlakukan lebih manusiawi," ujarnya.

Kini, Khadafi dan Hasan Tiro telah tiada. Mereka pergi dengan meninggalkan jejak sejarah antara Aceh dan Libya.[]

Penulis : Yuswardi A Suud
Sumber : AtjehPost

Teungku Agam...Dia Bukan Lagi Teungku Agam

Saya ingin menulis. Tapi, tidak pernah bisa menulis seperti penulis lainnya. Saya memang bukan seorang penulis. Saya ingin berpolitik. Tapi, sungguh saya juga bukan politikus. Apalagi politikus ulung seperti teman-teman saya. Saya juga ingin berdiplomasi. Namun, saya juga bukan seorang diplomat. Akan tetapi hari ini saya harus menulis.inilah tulisan perdana saya.

Saya sedikit ingin berkisah. Lebih kurang sudah lima tahun saya menikmati damai yang telah dirajut dengan susah payah ini. Sering teman-teman aktivis, juga teman-teman eks kombatan mengajak untuk terlibat dalam aktifitas politik setelah 2006. Ajakan itu, selalu saya abaikan dengan alasan “Saya ingin menikmati damai ini”. Sebenarnya, dalam lubuk hati yang paling dalam saya mengingkari jawaban saya sendiri.

Sungguh, tidak bisa dipungkiri. Secara lahiriah Aceh sudah damai. Secara mayoritas pun DPRA sudah dikuasai oleh Partai Aceh (PA). Begitu juga dengan eksekutif. Sayangnya, damai ini hanya baru sebatas simbolisasi karena kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative masih bisa diinterpensi, dan UUPA masih bisa diotak atik oleh Jakarta. Ini maknanya makna pemerintahan sendiri atau yang kerap disebut dengan self government belum diklaskan oleh Jakarta. Kalau sudah begini, bisa dikatakan damai di Aceh seumpama jiwa yang sedang kehilangan ruhnya.

Meski begitu, saya masih bisa bersyukur karna dentuman senjata tidak pernah terdengar lagi. Warung kopi sesak dengan cekikan para remaja dan serak parau bapak-bapak tua dan setengah baya. Kondisi ini jauh berbeda ketika tahun-tahun sebelum MOU Helsinki ditandatangani.

Alhamdulillah semua bisa menikmatinya dengan hati yang gembira. Sayangnya, kegembiraan yang luar biasa itu telah menjadikan kita lupa diri. Kita, lupa bahwa hari ini kita sedang dibuai sayang oleh mereka yang mengatasnamakan NKRI. Sepertinya, penyakit lupa diri ini tidak hanya di alami oleh rakyat dan sebagian eks kombatan. Ternyata, Gubernur Aceh juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih kritis.

Saya masih ingat. Di tahun-tahun pertama rakyat masih bisa mendengar suara lantang Bapak Gubernur ketika meneriakkan agar butir-butir yang tertulis dalam MOU Helsinki di implementasikan dengan maksimal. Seiring berjalannya waktu ketegasan akan nasib MOU Helsinki yang dijabarkan dalam UUPA kian sepi diteriakkan. Hanya tersisa sosok pemimpin yang di mata saya terlihat bagai sosok yang hidupnya dipenuhi oleh tuntutan materil yang semakin hari semakin berlimpah.

Bagi saya, sekritis apapun penyakitnya, beliau tetap gubernur yang pernah menjadi sahabat saya. Banyak kenangan masa lalu yg terukir bersama beliau. Saya tidak tau apakah beliau masih mau mengingat masa–masa sulit itu atau tidak. Karena, selama beliau menjabat sebagai gubernur bisa dikatakan saya adalah sahabat yang paling jarang bertamu kerumah beliau. Sampai jari jemari ini saya paksakan menulis ini, saya belum juga kerumahnya serutin sahabat-sahabat beliau yang lain.

Seandainya saya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memediasi, mungkin hal seburuk ini tidak akan terjadi. Tapi sayang itu hanya andai-andai saya saja. Andai andai itupun baru muncul ketika saya sudah tidak mengenal beliau lagi. Sungguh, saya telah tidak mengenal sosok yang biasa saya sapa Teungku Agam.

Teungku Agam sekarang adalah sosok yang sudah mulai gemar memakai baret. Teungku Agam yang selalu menyisihkan waktunya untuk belajar menembak. Dia bukan lagi Teungku Agam. Dia hanya Irwandi. Gubernur Aceh.

Saya sadari itu. Kesadaran yang membuat saya menafikan persahabatan. Dengan berat hati, cukup saya simpan dalam kertas usang. Sungguh, saya tidak pernah memiliki sahabat yang gemar memakai baret. Gemar memegang senjata, kecuali dalam kondisi terjepit dan nyawa terancam. Tidak ada lagi suara lantangnya yang dulu dipergunakan untuk menggugat Jakarta. Kini, suara lantangnya itu telah dipergunakan untuk menggugat sahabatnya sendiri. Menggugat rekan-rekannya yang telah menggantarkan dirinya ke tampuk kekuasaan. Menggugat perdamaian yang sedang saya nikmati sekarang ini, dengan alasan sayang Aceh.

Mendengar gugatan seorang yang kini cukup ku panggil dengan Irwandi atas rekan-rekan seperjuangannya membuat jiwa saya terusik. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa menulis tapi kini memaksakan diri untuk menulis. Seorang perempuan biasa yang tidak memiliki kemampuan berdiplomasi akhirnya mulai belajar berdiplomasi. Sungguh, jiwa pemberontak yang telah lama saya kuburkan seakan meraung bak srigala kelaparan. Sepertinya hari itu saya telah sembuh dari penyakit lupa diri.

Seketika itu pula dengan rasa sedih yang begitu mendalam saya sempatkan diri mampir di rumah kediaman Muallem. Berharap bisa berbincang dengan beliau. Tapi, sayang beliau tidak berada di tempat sore itu. Akibatnya, jiwa ini terus saja menelangsa. Mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi.

Saya sangat percaya Muzakir (Muallem) sosok yang sangat arif. Suatu sore di Simpang Mesra, beliau pernah berucap, mundur dan diam lebih baik. Jika kita tetap majupun sebagai kandidat, yakinlah pertumpahan darah antar timses (tim sukses) Irwandi dan PA akan berlangsung. "Hana payah jioeh, bak merepah tempat ikat spanduk manteng ka pake. Ta cok hikmah mantong (ngak usah jauh-jauh waktu berebut tempat pemasangan spanduk saja pasti akan terjadi pertengkaran. Kita ambil hikmahnya saja." Sungguh kalimat bijak yang keluar dari mulut seorang Mualem.

Itulah kearifan yang keluar dari sosok panglima, yang kukenal 9 tahun silam. Beliau tetap Muallem yang selalu berlama-lama dalam sujud dan zikir.Muallem yang selalu menjadikan mesjid sebagai tempat transitnya. Berbanding terbalik dengan perilaku Gubernur Aceh saya yang setelah mengeluarkan statement kalau independent tidak boleh ada di Aceh, sekarang beliau yang mengingkarinya. Begitu juga, setelah mengeluarkan statement semua pejabat pemerintah Aceh harus memakai INOVA sebagai kenderaaannya, malah beliau yang memakai Cheep Robicon.

Bagi saya, Muallem sebagai representative PA telah menunjukkan karakternya sebagai negarawan dan politikus sejati. Jadi wajar saja jika dalam beberapa hari ini kalimat-kalimat yang bertendensi simpati terus saja bergulir.Namun sekali lagi saya ingatkan, selaku anak Aceh yang belum berpaling dari garis lurus perjuangan, jangan terhipnotis dengan pujaan-pujaan sesaat, diakui atau tidak, PA (Partai Aceh) termasuk saya sendiri merupakan calon penonton dari sebuah pesta yang akan digelar sebentar lagi. Saya ingin bertanya, Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penonton selain tepuk tangan? Atau, akan ada riak yang akan merubuhkan panggung sehingga pesta gagal digelar?

Walaupun DPRA tidak mengakui bahwa pesta tersebut sah menurut hukum dan tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada Aceh, baik menyangkut dana APBA hingga kemasalah ritual Gubernur telpilih (Aceh.tribunnews.com/2011/10/09)Pesta tetap akan digelar. Pertanyaan selanjutnya, setelah pesta usai akan kemanakah sang pengantin itu berlayar?

Saya yakin lagi-lagi Jakarta tempat berlabuh. Inilah Aceh. Sebagian rakyatnya tidak pernah malu melacurkan dirinya dengan Jakarta. Luka lama belum juga sembuh, kini luka baru mulai kita torehkan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Aceh kedepan, ketika disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif telah terbangun jauh-jauh hari, otomatis pembangunan yang berkesinambungan, kesejahteraan bagi rakyat, pendidikan yang maksimal untuk generasi muda, kesehatan yang memadai akan mandek alias tidak akan berjalan maksimal seperti yang akan digaungkan oleh Jurkam dari setiap kandidat nantinya.

Dalam kondisi seperti inilah kita membutuhkan kecerdasan para pemilih dan kekritisan rakyat dalam mencerna apapun yang keluar dari mulut para kandidat.Apa yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu seyogyanya bisa dijadikan bahan refleksi,pengalaman menjadi knowledge dari learning before,learning during,learning after berujung sebagai collective knowledge.Aceh milik Rakyat Aceh, sudah sepatutnya rakyat yang menentukan segalanya, bukan mereka-mereka!

Penulis : Cut Meutia (Farah)
Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Tinggal di Limpoek, Aceh Besar
Sumber : AtjehPost

Skenario Pemilukada Aceh 2011 dalam analisa Aryos Nivada

Membaca perkembangan Pemilukada di Aceh bagaikan sekolah politik. Rakyat sangat cerdas memahami dinamika perpolitikan. Pesta demokrasi itu menjadi ruang bagi rakyat Aceh bersekolah. Pengalaman dan membaca situasi menjadi guru utama. Tidak mengherankan Aceh selalu menjadi pusat perhatian, dikarenakan rakyat Aceh mampu memberikan terobosan baru dalam bingkai demokrasi. Tak tanggung-tanggung menjadi contoh bagi provinsi lain. Tulisan ini bagian upaya pencerdasan politik. Posisi saya hanya berupaya memberikan up date situasi yang bisa dijadikan bahan diskusi politik dan pencerdasan politik bagi rakyat.

Berbicara up date posisi kekinian politik Aceh, khususnya Pemilukada. Tak menyurutkan saya untuk mencoba menganalisis dari sudut pandang saya. Metode penulisan berbasiskan analisis, berdiskusi serta memahami gerakan politik dari perilaku para elit politik atau stakeholder yang terlibat perpolitikan Pemilukada. Sebelum memulai saya memberikan pertanyaan kunci sebagai pondasi di tulisan ini. Apakah Pemilukada di Aceh sesuai jadwal atau penundaan?

Kalau mau melihat arus politik yang terjadi saat ini. Hipotesis saya pemilukada tertunda dan calon independen tetap dimasukkan. Saya pernah mengatakan di media, kalau perseteruan politik ini terselesaikan kuncinya hanya satu yaitu win win solution. Maksudnya pemerintah pusat di posisi sebagai mediator harus mengakomondir keinginan dari kedua belah pihak yang berseteru. Upaya mewujudkan win win solution dibutuhkan skenario politik yang lihai, dimana mampu menjawab kebuntuan kisruh pemilukada Aceh. Tentunya skenario tersusun rapi. Seolah-olah terjadi sewajarnya. Tapi dibalik layar sudah terkonsep skenarionya.

Skenario Pertama

Menganalisis skenario pertama, pemerintah pusat menerapkan pendekatan win win solution. Dalam teori resolusi konflik pendekatan win win solution, salah satu metode penyelesaian konflik. Bila tidak dilakukan besar peluang mengarah kepada konflik di antara pihak yang berseteru. Ujung-ujungnya bisa dipastikan tindakan kekerasan berbalut politik menjadi tontonan lumrah bagi rakyat Aceh. Pencegahan dan penyelesaian cepat yang dilakukan Pemerintah Pusat harus kita berikan apresiasi tinggi. Mengapa, karena segala upaya dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan polemik pemilukada Aceh.

Sebelum mengulas terlalu dalam berkaitan action dari skenario yang akan dijalankan, kegelisahan pikiran saya memunculkan tanda tanya. Mengapa elit politik Aceh baru menjalin siraturahmi kembali setelah hadirnya masalah? Kecenderungan seolah–olah elit politik Aceh ibarat kacang lupa kulitnya, manakala diberikan kewenangan berlimpah dan anggaran yang begitu besar tak sempat membangun komunikasi politik berlandasan hubungan hirarki.

Baru-baru ini hadir keruncingan di tengah keluarga besar Provinsi Aceh. Elit yang berseteru intensif berkunjung ke Jakarta meminta dukungan dan arahan dalam menyelesaikan masalah. Tidak tanggung-tanggung bargining political (deal politik) berwajah konsensus (kesepakatan bersama) ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Jadi wujud dari komunikasi politik melakukan deal kepentingan. Kita semua mengetahui Pemerintah Pusat pun memiliki andil kepentingan atas Aceh. Berpijak daripada itu otomatis logika berpikir pemerintah pusat pun mempertimbangkan.

Berdasarkan pengamatan saya, incumbent mengambil start terlebih dahulu membangun bargaining politik kepada Pemerintah Pusat. Hasil dari komunikasi politik incumbent, terkesan Pemerintah Pusat mendukung incumbent. Padahal kalau kita mau jeli melihat langkah-langkah Pemerintah Pusat ingin melihat reaksi dari pihak lain. Awalnya dimulai dari Kemendagri melalui Dirjen Otda sudah memutuskan pemilukada Aceh diserahkan kepada Komisi Independent Pemilu dan Pemerintah Aceh. Dilanjutkan dengan mengeluarkan jadwal penetapan pemilukada. Lalu respon keras datang dari pihak parlemen Aceh (DPRA), mereka ingin memecat komisioner KIP pasca penetapan jadwal pemilukada. Tentunya pihak yang keras merespon adalah Partai Aceh. Muncul tanda tanya kritis bagaimana tindakan politik yang diambil Partai Aceh?

Skenario Kedua

Pertanyaan bagaimana tindakan politik dari Partai Aceh pasca penetapan jadwal pemilukada, langsung menyusun strategi. Kunjungan ingin bertemu pemimpin pusat terlepas siapa yang dijumpai tapi membawa dampak perubahan bagi konstelasi perpolitikan Aceh. Apakah bisa di artikan kunjungan elit Partai Aceh merupakan skenario pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan kesepakatan bersama dalam membuat skenario.

Pasca kepulangan Partai Aceh, tiba-tiba selang beberapa hari perwakilan pemerintah pusat melalui Sesmenko Polhukam bersama jajarannya datang kembali ke Aceh. Bukannya permasalahan Pemilukada sudah diputuskan Mendagri melalui Dirjen Otda, lalu mengapa harus membicarakan ulang tentang polemik pemilukada. Logika rasionalitasnya, bilamana sudah datang Sesmenko Polhukam menunjukkan akan ada perubahan skenario baru yang disebut skenario kedua. Peluang besar akan terjadi penundaan pemilukada.

Penundaan Sebagi Skenario

Tidak masuk akal, ketika pesta demokrasi pemikukada yang besar hanya dikerjakan dengan jadwal yang sangat singkat dan padat kurang lebih 3 bulan. Rasionalitas saya bermain, di mana pada proses pemeriksaan kesehatan akan memakan waktu yang panjang. Belum lagi komplain dan protes dari kandidat bila tidak suka pada proses pemeriksaan kesehatan. Termasuk test baca Al Quran yang sering diprotes oleh kandidat. Belum lagi pembuatan kertas suara yang membutuhkan kurang lebih 3 bulan, karena harus ditender serta tidak bisa penunjukan langsung pembuatan memakan waktu lagi. Di tambah lagi sampai saat ini struktur KIP maupun Panwaslu di tingkat kabupaten/kota sedang proses penyeleksian orangnya.

Tapi pemilukada bisa tetap waktu, jikalau seluruh anggota KIP dan panwaslu di tingkat kabupaten/kota terbentuk, nyata masih seleksi. Ditambah lagi kelengkapan logistik pemilukada kertas suara, tong suara, kelengkapan penunjang seperti komputer data bisa di pastikan sudah tersiapkan. Kenyataannya kewajiban menyediakan serta memenuhi tidak menjadi prioritas, malahan asyik dengan perseteruan politik calon independent dengan penundaan.

Berpijak dari kondisi itu, hitungan logika politik mengarah kepada penundaan. Lahir logika tersebut, disebabkan Partai Aceh berhasil membangun komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat. Secara tersirat ingin mengatakan bahwa Partai Aceh memiliki hitungan sendiri dalam menjalankan strategi politik. Sekaligus ingin menunjukkan dirinya memiliki nilai tawar di mata pesaing politiknya yaitu incumbent.

Kalau prediksi saya benar penundaan, lalu siapa pejabat sementara yang dipercaya menjadi Pj Gubernur Aceh. Orang yang diberikan mandat menyukseskan jalan pesta demokrasi pemilukada di Aceh. Perempatkan orang sebagai pejabat sementara dilihat dari dua sudut pandang. Maksudnya, bilamana hanya berfokus peralihan (transisi) dan mengembalikan tata kelola pemerintah berjalan normal, maka orang dipilih bisa seputaran Mendagri. Tapi bila keadaan tidak kondusif cenderung mengarah bisa kemungkinan orang dari instansi kemenpolhukam.

Kebiasaan saya ingin mengakhiri dengan pesan damai. Aceh kekinian adalah Aceh Baru, sejuta harapan ingin tetap bertahan perdamaian serta pembangunan berjalan pesat, sehingga kesejahteraan rakyat tidak terabaikan lagi. Marilah kita mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Jangan gelap mata terhadap keadaan yang menguntungkan. Tapi jadikan peluang dari keadaan sebagai modalitas serta kekuatan melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi mari kita semua berkomitmen menjaga pesta demokrasi dengan suasana damai dan lancar.[]

Penulis :
Aryos Nivada
Penimat masalah politik dan keamanan di Aceh.

Sumber : Harian Aceh

Tragedi Cot Pulot Jeumpa Februari 1955

SAYA punya keyakinan, orang-orang tua di Cot Pulot Jeumpa Aceh Besar tidak bisa melupakan tragedi Cot Pulot, Jeumpa dan Leupeung yang terjadi 56 tahun. Tragedi terbesar pada masa orde lama ini diawali dari bentakan militer Indonesia yang menyeret warga berdiri berjejer di pantai.

Dalam amuk kemarahan yang membara-bara, prajurit TNI mengiring anak-anak, pemuda dan orangtua ke pantai Samudera Indonesia. Mereka diperintahkan menghadap lautan lepas. Beberapa detik kemudian, tanpa ampun, moncong senjata otomatis memuntahkan ratusan peluru. Puluhan tubuh pria tewas membasahi pasir. Dalam sejarah kelam, fakta ini dikenal dengan peristiwa Cot Pulot Jeumpa di Gampông Cot Pulot dan Gampông Jeumpa Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar pada Februari 1955.

Insiden yang meluluhlantakan nilai-nilai kemanusiaan diawali dari sehari sebelumnya sebuah truk militer membawa berdrum-drum minyak dan 16 tentara melintasi Cot Pulot. Mendekat jembatan Krueng Raba Leupung, tentara Darul Islam yang dipimpin oleh Pawang Leman menghadang. Pawang Leman adalah mantan camat setempat yang pada zaman revolusi Indonesia berpangkat mayor.

Tembakan beruntun menyebabkan truk terbakar. Semua prajurit Batalyon B anak buah Kolonel Simbolon dan anggota Batalyon 142 dari Sumatera Barat anak buah Mayor Sjuib berguguran dijilat kobaran api. Tentara Darul Islam menyebut pasukan Republik Indonesia dengan Tentara Pancasila. Esoknya, satu peleton (berkekuatan 20-40) Tentara Republik merazia pelaku. Razia dari rumah ke rumah tidak membawa hasil. Kekesalan tentara sudah di ubun-ubun. Anak-anak hingga kakek yang ditemukan di jalan atau tempat bekerja digiring ke pantai.

Penembakan pertama pada Sabtu, 26 Februari 1955 yang dilakukan oleh Batalyon 142 terhadap 25 petani di Cot Pulot. Penembakan kedua pada Senin, 28 Februari 1955 oleh Batalyon 142 terhadap 64 nelayan di Jeumpa. Penembakan ketiga pada tanggal 4 Maret 1955 di Kruengkala. Akibatnya 99 jiwa meregang nyawa dengan rincian di Cot Jeumpa 25 jiwa, di Pulot Leupung 64 dan Kruengkala 10 jiwa. Usia termuda yang wafat yakni 11 tahun dan paling tua berusia 100 tahun. Pembantaian ini sebagai balas dendam terhadap rekan-rekannya yang ditembak oleh tentara Darul Islam. Indonesia menutup rapat-rapat pembantai warga sipil yang pertama dilakukan di Aceh oleh negara.

Koran Peristiwa

Suasana kekalutan itu semakin gempar dengan pemberitaan surat kabar Peristiwa pada awal Maret 1955. Isi koran yang terbit di Kutaradja ini dikutip oleh berbagai media ibu kota di Jakarta dan internasional. Peristiwa memuatnya dengan judul enam kolom di halaman pertama. Disebutkan pada tanggal 26 Februari 1955 kira-kria jam 12 siang WSu (Waktu Sumatera) sepasukan alat-alat negara menangkap seluruh lelaki penduduk Cot Jeumpa yang didapati di rumah. Mereka dikumpulkan di pinggir laut. Lalu tanpa periksa, seluruh pria itu ditembak hingga semua rebah bermandikan darah.

Peristiwa mewartakan pada tanggal 28 Februari 1955, kira-kira jam 12 siang WSu, orang berpakain seragam menembak mati 64 warga Leupung. Mereka ditangkap di rumah, sedang melempar jala, memancing dan lain-lain. Kemudian dikumpulkan di pinggir laut. Peristiwa memberitakan, mayat-mayat yang bergelimpangan itu dikuburkan dalam dua lubang besar. Peristiwa memuat nama korban lengkap dengan umur dan tempat tinggal

Tentu militer Indonesia menolak publikasi Peristiwa. Komandan Tentara Teritorium I Bukit Barisan Pada tanggal 10 Maret 1955 memberi penjelasan kejadian sebagai berikut. Pada tanggal 22 Februari 1955 sepasukan tentara yang ditempatkan di Lhong berangkat pagi-pagi jam 06.30 WSu, 16 tentara dari Peleton 32 Batalyon 142 menuju Kompi II di Lhok Nga untuk mengambil bahan makanan dan bensin. Pada sorenya satu satu truk membawa perbekalan dan bensin menuju Lhoong.

Ibarat membungkus bangkai, pasti tercium bau. Pemimpin Redaksi Peristiwa Achmad Chatib Aly (sering disingkat menjadi Acha) melakukan investigasi yang luar biasa. Koran yang terbit di Jalan Merduati No. 98 Kutaradja menjadi tumpuan warga untuk mengetahui hal-hal yang coba disamar-samarkan itu. Kala itu, militer Indonesia memblokir jalan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Acha tidak kehilangan akal dengan menyewa boat nelayan. Tugas jurnalistik ditunaikan dengan baik. Seminggu kemudian, Peristiwa edisi 3 Maret 1955 memuat laporan bernas di halaman satu dengan judul “Bandjir Darah di Tanah Rentjong”. Peristiwa edisi 10 Maret 1955 mencantumkan daftar warga yang ditembak oleh Batalyon 142, Peleton 32 dengan memakai senjata Bren, 2 mobil, 2 jeep, 2 truk.

Tak ayal, berita ini dikutip oleh beberapa harian yang terbit di Jakarta seperti Indonesia Raya. kemudian dikutip oleh media terbitan luar negeri sepeti New York Times, Washington Post yang terbit di Amerika Serikat atau Asahi Simbun yang terbit di Jepang. Warga Aceh di Jakarta melancarkan protes keras kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo agar mengirim misi menyelidiki kasus itu.

Berdasarkan pemberitaan Peristiwa yang dirintis pada awal tahun 1954, Hasan Tiro yang tinggal di New York Amerika Serikat mengetahui sepak terjang Indonesia. Diplomat cerdas ini menilai eksekusi massa itu adalah genosida. Hasan Tiro yang dicabut paspor diplomatik Indonesia pada tahun 1954 semakin yakin, Aceh yang diibaratkan sebagai bagian dari puluhan kamar yang berteduh dalam rumah bernama Indonesia sudah waktunya dipertanyakan.

Berhasilkah Hasan Tiro menempatkan kasus Cot Jeumpa, Pulot dan Leupeung dalam agenda PBB? Beberapa surat kabar terbitan Medan Sumatera Utara seperti Lembaga, Tangkas, dan Warta Berita menulis kasus yang dilapor oleh Hasan Tiro tertera dalam agenda PBB. “Bila kemudian tak dibicarakan di PBB itu lain soal. Kejadian di Aceh itu sudah jadi perhatian internasional,” tulis Zakaria M. Passe di Majalah Tempo edisi 24 Oktober 1987.

Kekerasan oleh negara pada tahun 1955 terulang lagi di Aceh pada era reformasi seperti pembantaian di Beutong Ateueh, Simpang KKA, Bumi Flora dan lain-lain. Pembantaian demi pembantaian menjadi pelajaran agar hal-hal ini mesti dicegah dengan membangun konstruksi komunikasi. Tidak ada manusia yang bisa mencegah gempa bumi dan tsunami. Namun sebaliknya, masyarakat bisa mencegah konflik bersenjata.

Pada dimensi lain, peran media seperti yang dilakukan oleh Pak Acha melalui koran Peristiwa dalam merawat ingatan generasi muda masa kini dan depan tetap mendapat porsi tersendiri. Korban kekerasan tidak bisa melupakan masa-masa pahit yang dialaminya. Korban kekerasan berpeluang untuk memaafkan masa lalu sambil mencoba berdamai dengan masa kini untuk merajut masa depan. Sedangkan bagi masyarakat, masa lalu adalah cermin untuk tidak mengulangi kesalahan lalu. Jika masa lalu diibaratkan seperti spion roda empat yang berukuran kecil dan diletakan di sisi kiri dan kanan serta dilirik sejenak saja, maka kaca depan kendaraan adalah masa kini dan masa depan yang mesti ditatap serius.

Penulis :
Murizal Hamzah
Penulis adalah editor Buku Biografi Wakapolri Jusuf Manggabarani, “Cahaya Bhayangkara”.
Sumber : SerambiNews

Aceh adalah Nafas Terakhir Indonesia

PERINGATAN Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2011 tahun ini memiliki makna tersendiri dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa. Dalam usia Kemerdekaan yang sudah mencapai 66 tahun, tentu banyak hal harus disyukuri dan direnungkan ulang oleh setiap anak bangsa, apa makna dan arti “merdeka” dalam berbangsa dan bernegara. Apakah cita-cita Kemerdekaan yang diproklamirkan 66 tahun yang lalu sudah sampai ke tujuan.

Sebab dalam sejarah perjuangan bangsa tercatat, bahwa sejak berdirinya Budi Utomo sebagai awal dari kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh rakyat Indonesia--dari 134 suku yang mendiami kepulauan Nusantara--dalam satu semangat kebangsaan, yang puncaknya kemudian lahir Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dengan pengakuan pemuda-pemuda Indonseia sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa sebagai wujud nasionalisme Indonesia yang lebih nyata.

Sejak itu slogan kenasionalan terus dikumandangkan oleh patriot bangsa yang semuanya bermuara pada kemerdekaan Indonesia. Lagu “Indonesia Raya” karya Wage Rodolf Supratman pun dikumandangan untuk pertama kali pada hari Sumpah Pemuda. Pekik “merdeka sekarang juga” atau pekik “merdeka hidup atau mati” merupakan tekad perjuangan yang menggelorakan nasionalisme kebangsaan yang tak bisa ditahan dalam setiap jiwa para patriot bangsa. Puncak semangat nasionalisme itu kemudian tercapai pada 17 Agustus 1945 dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam usia 66 tahun Indonesia merdeka saat ini, apakah cita-cita bangsa yang dirumuskan Bung Karno dan para pendiri Republik ini sudah terwujud dalam sebuah negara-bangsa bernama Indonesia. Tampaknya, apa yang dicita-citakan bangsa ini untuk tumbuh sebagai bangsa yang adil dan makmur semakin sayup-sayup sampai ke tujuan. Malah banyak tokoh bangsa hari ini cenderung menilai Indonesia telah gagal sebagai sebuah negara yang dapat menyejahterakan rakyatnya.

Terbentuknya forum penyelamatan negara-bangsa beberapa waktu lalu di Jakarta, yang disusul berkumpulnya 45 tokoh nasional di Hotel Four Siason, Jakarta, minggu lalu, adalah terdorong dari rasa keprihatinan mendalam terhadap krisis negara yang dinilai sudah diambang kegagalan.

LUNTURNYA NASIONALISME BANGSA

Bila dilihat secara historis, akar nasionalisme Indonesia sebenarnya telah tumbuh jauh sebelum Budi Utomo didirikan. Semangat nasionalisme di Nusantara telah pernah dibangun oleh kerajaan Sriwijaya pada abad VI yang menguasai hampir seluruh daerah di Sumatra dan semenanjung Malaka. Hubungan Sriwijaya kala itu telah mencapai hampir seluruh wilayah Nusantara dan wilayah-wilayah Asia. Seperti India, Tiongkok, Arab dan Srilangka.

Namun keinginan Sriwijaya untuk mempersatukan wilayah-wilayah di Nusantara dalam suatu kesatuan kerajaannya harus patah pada abad XIII setelah kekuasaannya di Malaya direbut oleh kerajaan lain, dan pusat kejayaan Sriwijaya pun runtuh setelah diserang oleh kekuatan pasukan kerajaan Singasari dari Jawa.

Setelah itu bangkit pula nasionalisme kedua di Nusantara yang dipelopori kerajaan Majapahit. Pada abad XIII Majapahit berhasil mengusir pasukan Kubilai Khan dari Tiongkok sebagai wujud anti kekuatan asing di Nusantara. Patih Gajah Mada saat itu sudah mencita-citkan untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara dalam suatu kejayaan Majapahit.

NASIONALISME KEACEHAN

Sayangnya, dalam sejarah kebangkitan nasionalisme ke-Indonesia-an, baik dari abad klasik maupun dalam abat modern saat ini, peranan Aceh seperti terlupakan. Padahal akar nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh sudah mulai tumbuh sejak abat ke 15 M, pada saat Sultan Ali Mughayat Syah mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh dalam satu kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam. Secara historis, dalam kronologis sejarah akar kebangkitan nasionalisme yang terjadi di kerajaan Aceh boleh dikatakan sebagai kebangkitan nasionalisme ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit runtuh di Nusantara.

Rasa kesatuan yang telah dibangun Aceh saat itu tidak hanya dalam wilayah Sumatera, tapi juga Pahang dan tanah Melayu lainnya tunduk dalam kesatuan kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan seorang Sultan. Jadi, rasa nasionalisme kebangsaan ini telah tumbuh dalam diri masyarakat Aceh sejak berabad-abad yang silam. Hal ini boleh jadi karena pada saat itu semua wilayah di Aceh sedang menghadapi serangan Portugis yang ingin menguasai Aceh.

Secara historis, begitulah akar sejarah terbentuknya rasa kebangsaan dan semangat nasionalisme orang Aceh dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari serangan bangsa asing. Pengalaman rasa nasionalisme itulah yang kemudian melekat dalam diri orang Aceh dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Kolonial Belanda. Untuk rasa kebangsaan ini, masyarakat Aceh rela berkorban jiwa dan raga terjun ke medan perang mempertahankan Indonesia tidak hanya dalam wilayah Aceh, tapi rela berperang ke luar Aceh, seperti yang kita kenal dengan perang Medan Area.

NAFAS TERAKHIR INDONESIA

Kita tidak ingin mengungkit cerita lama dari rasa kebangsaan dan sifat nasionalisme orang Aceh terhadap Republik ini. Tapi sejarah telah mencatat, sekiranya Radio Rimba Raya tidak dioperasikan di Aceh sabagai satu-satunya radio yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, yaitu wilayah Aceh. Sementara semua wilayah-wilayah strategis di Indonesia saat itu telah berhasil diduduki kembali oleh Belanda, maka kita tidak tahu bagaimana nasib Indonesia kalau Radio Rimba Raya yang ada di Aceh tidak menyiarkan kepada dunia bahwa wilayah Indonesia masih ada, mukin saat itu dunia bisa saja mengganggap bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi dalam pengakuan Persatuan Bangsa-Bangsa.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa “Aceh adalah nafas terakhir Indonesia”. Dan kita tidak berani mengatakan bahwa kalau tidak ada Aceh saat itu mungkin “Indonesia telah tamat riwayatnya”. “Indonesia” atau “Keindonesiaan” tidak akan mungkin ada seandainya tidak ada Aceh (tulis Nurcholish Madjid (2001) dalam pengantar buku “Tragedi Anak Bangsa”). Ini sejarah yang harus diketahui oleh anak bangsa yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara bahwa betapa besar rasa kebangsaan dan nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh terhadap Indonesia.

Semua itu adalah fakta sejarah yang harus ditulis ulang dalam sejarah nasional Indonesia, agar generasi bangsa dapat mengetahui bagaimana rasa kebangsaan dan rasa ke-Indonesia-an rakyat Aceh terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, Emha Ainun Nadjib (1992) dalam sebuah puisinya menulis: Indonesia berhutang budi padamu,Acerh/Indonesia berterimakasih padamu, Aceh/Indonesia menundukkan muka dan berkata: “Aceh tak perlu kau banggakan dirimu/Sebab akulah Indonesia yang wijib bangga atas pengorbananmu”.

Penulis : Nab Bahany As - Pemerhati budaya, tinggal di Banda Aceh.
Editor & Sumber : Bakri - Serambi Indonesia - 19082011