Partai Aceh : Kami Tidak Berpendidikan

Ketua Departemen Pendidikan Partai Aceh, Nur Zahri, saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi Strategi Komunikasi Politik Jelang Pilkada Aceh 2011 didepan puluhan peserta diskusi mengakui bahwa orang-orang Partai Aceh tidak berpendidikan. “Kami punya komunikasi yang sangat sederhana,” kata dia.

Awal penyampaian pendapat itu, Nur Zahri mengatakan PA berbasis orang yang tidak berpendidikan. Bisa saja basis ini tidak paham atau ada yang pura-pura tidak paham terhadap pesan-pesan yang disampaikan jelang Pilkada Aceh. Diskusi yang berlangsung di Cafe Pustaka, Rabu (20/7) sore itu digagas oleh Forum Kajian Aneuk Politik (FKAP) dengan The Aceh Institute dan Liga Inong Acheh (LINA).

Ada tiga yang menurutnya kisruh politik jelang Pilkada Aceh nanti, yaitu ada konflik antar Aceh dan Jakarta, konflik antar elite politik dan konflik di level basis. Menurut dia, permasalahan di Aceh belum selesai, namun ada yang menganggap persoalan di Aceh sudah selesai dengan adanya damai di Aceh. “Sebenarnya proses transisi kepentingan yang paling besar adalah kepentingan Aceh,” kata Zahri sapaan akrabnya.

Terkait soal latar belakang pendidikan anggota PA, diakuinya ada yang berpendidikan rendah dan ada juga yang berpendidikan tinggi. Ada juga anggota yang memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Partai Aceh melihat komunikasi politik yang dibangun oleh pakar hukum dan tokoh politik lain dianggapnya seperti “Aliran Sesat”. “kami hanya melihat praktis saja ketika UUPA di utak-atik dengan pasal 256 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), justru itu yang ditentang,” kata Zahri yang mengakui bukan persoalan independen atau tidak independen yang jadi masalah.

Sehingga Partai Aceh sangat fokus harus luruskan dan harus mempertahankan UUPA ini. Dia menganggap persoalan hukum di Indonesia tidak pernah sempurna dan paling banyak berubah serta tidak konsisten. Terkait adanya calon independen atau tidak ada, ini yang harus disikapi dalam ranah Aceh bukan ranah Jakarta. Demikian Nur Zahri dari Partai Aceh.

Sumber : Firman Hidayat - The Globe Journal

Partai Aceh tidak Akan Gunakan Kekerasan dalam Pilkada Aceh 2011

Ketua Departemen Pendidikan Partai Aceh, Nur Zahri, menyatakan Partai Aceh tidak akan menggunakan strategi kekerasan dalam pemilihan kepala daerah yang telah dijadwalkan KIP Aceh pada November 2011 mendatang.


Pernyataan itu dikatakan Nur Zahri dalam diskusi publik strategi komunikasi politik jelang pilkada 2011 di Cafe Pustaka Banda Aceh, Rabu sore.

Selain menyatakan strategi yang akan digunakan pada Pilkada 2011 itu, dia juga membeberkan strategi komunikasi politik yang telah diterapkan di tubuh Partai Aceh.

“Meski pendidikan kami umumnya kurang, tapi pesan yang disampaikan sampai ke basis kami,” ujar dia.

Pada Pilkada 2011, Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

“Partai Aceh juga membuka konvensi dalam menentukan calon yang diusungnya,” kata dia.

“Namun mekanisme konvensi dalam tubuh Partai Aceh dilakukan melalui sagoe-sagoe di seluruh Aceh,” sebut Nur Zahri. []

Sumber :Husaini - Aceh Kita

Partai Aceh Satukan Sikap Dukung 17 Parpol

Partai Aceh hari ini mengumpulkan seluruh anggotanya yang duduk di dewan provinsi dan dewan kota serta pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) seluruh Aceh. Pertemuan itu untuk membangun dukungan politik terhadap pertemuan 17 partai politik yang meminta penundaan Pilkada.



Juru bicara Partai Aceh Fachrur Razi mengatakan, peserta rapat internal partai itu sepakat meminta penundaan pilkada mengingat belum ada dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan Pilkada mendatang. "Tujuan pertemuan untuk membangun komunikasi dan konsolidasi semua pihak khususnya Pemerintahan Aceh serta pemerintah kabupaten kota serta masyarakat Aceh," kata Fachrur Razi, Senin, 18 JUli 2011.

Pertemuan yang berlangsung di Asrama Haji Sejak pukul 10.00 hingga 18.00 wib itu dihadiri 350 orang perwakilan dari anggota DPRA, pimpinan DPRK dan ketua fraksi dari Partai Aceh. Hadir pula perwakilan ulama, kelompok perempuan, mahasiswa serta perwakilan kepala daerah dari Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Lhokseumawe dan Aceh Barat.[]

Partai Rakyat Aceh (PRA) Dianggap Langgar Komitmen

* GeMPAR: JKA bukan Program Irwandi

Sikap menyeberang Partai Rakyat Aceh (PRA) mendukung pencalonan Irwandi Yusuf dan kebijakan pemerintahannya mendapat kritikan dari berbagai pihak. PRA dianggap telah melanggar komitmen yang pernah disepakati dalam Kaukus Partai Politik untuk Demokrasi yang beranggotakan sekitar 11 parpol yang di dalamnya juga termasuk PRA.



Anggota Kaukus dari Partai Hanura, Mukhlis Muktar SH berpendapat, sikap PRA yang menyatakan dukungan kepada Irwandi dinilai sebagai sikap inkonsistensi dan tidak istiqamah. “Tapi itulah pulitek (politik, red). Lam geurupoh manok, na itek (dalam kandang ayam ada itik, red),” katanya menjawab Serambi di Banda Aceh, Sabtu kemarin.

Menurut Mukhlis, PRA juga dinilai telah melanggar komitmen dan tidak sehaluan lagi dengan visi dan misi yang semula telah disepakati dalam Kauskus Parpol, di mana Irwandi tidak masuk dalam daftar calon pemimpin Aceh masa depan yang digagas Kaukus Parpol, namun mendapat dukungan PRA. “Tidak ada nama Irwandi dalam bursa nama-nama balon gubernur Aceh versi Kaukus,” katanya.

Mukhlis menyebutkan, meskipun PRA telah menyeberang ke Irwandi dan SIRA yang cenderung mendukung Muhammad Nazar dan Koalisi Parnas (PD, PG, PAN dan PKS) akan mengusung calon sendiri, namun Kaukus Parpol untuk Demokrasi Aceh yang beranggotakan 11 parpol tetap konsisten akan mengusung calon alternatif.

“Kaukus komit akan mengusung calon yang patut, pantas dan mampu membawa Aceh keluar dari krisis multidimensi yang sedang mendera Aceh,” ujar advokad senior ini.

Bukan program Irwandi
Kritikan terhadap PRA juga dilayangkan oleh aktivis LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh. Mereka menilai PRA telah melakukan satu upaya pembodohan rakyat dengan menyebut “mendukung Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh berarti menyelamatkan JKA bagi seluruh rakyat Aceh.” Hal itu dituangkan dalam salah satu poin sikap PRA hasil Rakerpus II, sebagaimana dilansir harian ini Sabtu kemarin.

“Seolah tanpa Irwandi Aceh akan kehilangan program JKA. JKA itu program kolektif Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Bukan semata-mata program pribadi Irwandi Yusuf,” ujar Koordinator GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH mengatakan statemen tersebut merupakan bentuk dari pembodohan masyarakat. Dia sebutkan, pihaknya mengapresiasi sikap PRA mendukung Irwandi sebagai satu sikap politik menjelang pilkada.

Namun, kata dia, sesuatu yang ironis jika dukungan tersebut, sampai menggiring ke arah pembodohan publik. PRA dinilai juga telah kehilangan daya kritisnya sebagai satu partai yang dimotori kalangan aktivis muda. “Semestinya Rakerpus mengangkat soal isu-isu ekonomi kerakyatan. Tapi kok justru mendukung Irwandi. Itu membuat PRA kehilangan daya kritis di masyarakat,” ujarnya.(sar)

Tanggapan Pimpinan PRA
Tarik Dukungan
MENYUSUL dikeluarkannya sikap politik mendukung Irwandi, PRA juga menyatakan menarik dukungan kepada calon tertentu yang akan diusung Kaukus Parpol untuk Demokrasi yang beranggotakan 11 parpol, di antaranya PRA, PBA, SIRA, PARA, PAAS, Gerindra, Hanura, PDIP. Berikut ini pernyataan Pj PRA Rahmat Djailani kepada Serambi di Banda Aceh Sabtu kemarin:

Kalau dalam soal dukungan untuk calon tertentu iya (PRA menarik dukungan, red). Tapi tujuan pendirian kaukus bukan hanya untuk mendukung calon tertentu. Akan tetapi juga sebagai partner proses demokratisasi di Aceh, melawan dominasi, serta mengembalikan politik Aceh sesuai rel yang diharapkan rakyat Aceh.

Sampai hari ini, di kaukus parpol belum menyepakati calon mana yang akan diusung. Bahkan dalam diskusi-diskusi di pertemuan kaukus banyak pandangan dari partai-partai yang mengatakan sangat sulit untuk mengkrucutkan kepada satu calon. Jadi kaukus kesulitan mengusung satu nama calon dikarenakan perbedaan.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Kebijakan Berani
Selama Republik ini berdiri dan setelah Aceh dipimpin Gubernur tidak ada program yang namanya kesehatan gratis. Belum ada (pemerintah, red) yang berani melakukan ini. JKA adalah satu terobosan berani yang dilakukan Irwandi Yusuf. Di tingkat pemerintah (nasional, red) juga belum ada, dan sekarang JKA bisa menjadi inspirasi bagi DPR. Kita tidak bisa jamin setelah Irwandi nanti tidak ada lagi, apakah JKA masih tetap lanjut. Maka, PRA melihat dalam konteks ini ada satu kesamaan pandangan. Jadi sebuah pernyataan salah jika ada yang menyebut mendukung JKA sebagai bentuk pembodohan publik. JKA itu programnya Irwandi invidual yang kemudian dikolektifkan setelah mendapat persetujuan dari DPRA. Memang tanpa DPRA, JKA juga tidak jalan karena anggarannya disahkan dewan. Tapi yang kita lihat adalah program ini merupakan inisiatif individual.

Sumber : Serambi Indonesia